TPS 5,  Kasihan, Bantul, DIY:  Partai A 50 (20%);  Partai B 50 (20%);  Partai C 25 (10%);  Partai D 25 (10%);  Partai D 25 (10%); Tidak Sah12 (5%)   ----   TPS 2,  Karangwaru, Yogyakarta, DIY:  Partai A 50 (20%);  Partai B 50 (20%);  Partai C 25 (10%);  Partai D 25 (10%);  Partai D 25 (10%); Tidak Sah12 (5%)   ----  

Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden 2009 tidak hanya menjadi momentum pemilihan pemimpin bangsa di semua tingkatan struktur kekuasaan politik, tetapi juga momentum menjalin rekonsiliasi nasional, melalui serangkaian proses Pemilu yang adil dan terbuka. Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu tidak hanya pada sektor partisipasi sebagai pemilih yang cerdas, tetapi juga pengontrol jalannya regulasi dan perilaku politik Parpol beserta calon legislatif, khususnya pada saat kampanye dan pemungutan suara. Kualitas pelaksanaan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh pendidikan politik yang menghasilkan masyarakat melek Pemilu, tetapi juga pengawasan langsung di lapangan.

Momentum Pemilu 2009 berbeda jauh dibandingkan Pemilu sebelumnya. Tidak hanya karena jumlah partai politik dan calon legislatif yang begitu banyak, tetapi juga karena potensi konflik horizontal dan vertikal yang dapat terjadi, seperti Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Polarisasi kepentingan politik, berkelindan dengan karakter masyarakat lokal yang beragam, kritis dan sekaligus destruktif. Hingga akhir tahun 2008, pelaksanaan Pilkada di sejumlah provinsi di Indonesia tercatat kisruh, melengkapi kekisruhan lain berupa konflik sosial, etnis dan agama.

Pilkada di Indonesia sepanjang tahun 2005-2008 telah berlangsung 323 kali. Pilkada bermasalah terjadi di 98 daerah (30%) dan yang disertai kekerasan dan kerusuhan berlangsung di 21 daerah. Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, di beberapa provinsi tercatat diwarnai konflik Pilkada serius sehingga diproses sampai ke pengadilan atau meluas menjadi isu nasional dan melibatkan aktor-aktor politik nasional.

Forum Rektor Indonesia (FRI) sebagai institusi independen berbasis kaum akademik merasa terpanggil untuk turut serta memberikan pengawasan berbasis masyarakat, pada proses Pemilu 2009. Memperhatikan kondisi obyektif sepanjang lima tahun terakhir, FRI menilai perlunya untuk fokus pada pengawasan Pemilu pada provinsi yang rawan konflik, dengan tetap mewaspadai potensi konflik di provinsi lain yang relatif stabil sepanjang tahun 2004-2008 ini. Dengan kekuatan pada jaringan perguruan tinggi di Indonesia, FRI meyakini dapat melakukan pengawasan dan hasilnya sangat berguna bagi peningkatan kualitas Pemilu itu sendiri.